Dilema Sastrawan dalam Kemerdekaan

“Dilema Sastrawan dalam Kemerdekaan”, Suara Karya, 6 September 2015

Dilema Sastrawan dalam Kemerdekaan

oleh Iwan Ridwan

“Sebagai anggota masyarakat, seniman (sastrawan) juga menjadi bagian dari masyarakat. Ia juga ingin diakui keberadaannya oleh masyarakat”, ungkap Utuy melalui tokoh Dar dalam lakon Di Muka Kaca.

            Sastrawan memiliki indraloka yang luar biasa. Faktanya, beragam karya terlahir dari tangan-tangan dingin sastrawan Indonesia. Mulai dari lapangan puisi, prosa, maupun drama. Dalam praktiknya, sastrawan lebih hebat daripada kucing. Jika kucing tajam penciumannya, maka sastrawan membaurkan semua pengindraan yang dimilikinya untuk merekam semua peristiwa dalam kehidupan.

            Mencermati kehidupannya dalam berkarya, sastrawan melebihi penyedot debu yang hanya menyerap semua partikel-partikel tak terlihat. Sastrawan lebih jauh dari itu. Ia tidak hanya mampu menyerap semua lapis kehidupan (suka maupun duka), tetapi juga membungkus fenomena dunia ke dalam persepsi dan kreativitasnya. Maka terlahirlah karya yang mengguncang dunia. Betapa tidak, siapa yang tak kenal tokoh Hayati dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijck gubahan Buya Hamka. Kekentalan adat istiadat serta budaya etnik itu pun sukses diangkat ke layar lebar dan laris di pasaran. Belum lagi, masih banyak karya-karya sastra Indonesia hasil jerih payah sastrawan kita mampu menembus jendela dunia. Sebut saja Ajip Rosidi, Budi Darma, Chairil Anwar, Pramoedya, Rendra, Utuy Tatang Sontani, dll. Mereka mempunyai prestasi tersendiri dalam kekaryaan yang dihasilkan. Dan tercetak dalam potret sejarah sastra Indonesia. Sungguh menakjubkan bukan?

            Meski demikian, betapapun hebatnya karya seseorang seniman (sastrawan), ia juga manusia layaknya masyarakat. Perlu diakui, diapresiasi, dan dilindungi keberadaannya oleh negara. Dalam arti, ia juga harus merasakan hak yang sama atas nama warga negara. Di bumi Indonesia ini.

Krisis Pemasukan

            Meski sudah tak ada pelarangan karya dan penangkapan seperti era otoritarian orba, sastrawan Indonesia saat ini justru dilema. Ditengah euforia kemerdekaan Indonesia, ia bukan hanya memikul beban moral sebagai orang yang jenius, melainkan juga memikul keberadaan hidupnya. Dalam arti, ia juga butuh untuk menyambung kehidupan. Di satu sisi, para seniman (sastrawan) Indonesia bahu-membahu untuk membangun bangsa ini dengan produk kebudayaan yang diusungnya. Mengemban amanat masyarakat sebagai model dalam menjawab peradaban. Di sisi lain, dia tengah dihadapkan pada kondisi yang dilematik, antara kebutuhan hidup dan tanggung jawab profesinya.

            “Sastrawan bukanlah pegawai formal institusi negara atau swasta. Ia berdiri secara otonom tanpa memiliki jadwal rutin untuk pulang pergi ke kantor. Tak ada gaji tetap tiap bulan juga tak ada tunjangan hari raya yang pasti untuknya”. Begitulah ungkap Sapardi (1978) dalam esai Pengarang, Buku, dan Pembaca.

            Sapardi telah membeberkan polemik kehidupan sastrawan kita, mulai dari krisis pemasukan maupun pengakuan dari negara. Dalam arti tidak individualis, sastrawan tidak butuh dipandang eksklusif. Tetapi penghargaan untuk dedikasinya dalam berkarya patut diapresiasi. Ditengah kebutuhan pengakuan, nama baik sastrawan khususnya pengarang cerpen Indonesia justru tercemar tatkala beberapa pengarang (cerpen) kita terjerat kasus pemuatan ganda. Kasus ini pun menggemparkan jagat kesusastraan Indonesia karena terjadi berulang-ulang.

            Kasus itupun sontak melahirkan beragam pendapat. Mulai dari kritikan para sastrawan itu sendiri ataupun peminat cerpen di Indonesia. Sebagai contoh, tulisan Kartika Catur Pelita di Kompasiana (26/7) yang lalu. Ia menulis “Cerpen Fandrik Ahmad Dimuat Ganda di Nova dan Kompas” pascakasus itu terjadi pada penghujung Juli. Lalu Dodi Ahmad Fauji menulis Tentang Pemuatan Ganda di dinding fb sastra minggu. Tulisan Dodipun menuai respons yang beragam. Timbul pro dan kontra, memunculkan lagi ingatan kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya. Masih di grup fb yang sama.

            Persoalan pemuatan ganda, khususnya lapangan cerpen kita semakin pelik dan menimbulkan kontroversi. Di era digital yang serba cepat, sastrawan Indonesia masih kesulitan untuk mengetahui tulisan yang dikirimkan ke media massa dimuat/tidak, akan dimuat/tidak. Redaktur koran pun dimasukkan dalam daftar perkara. Suasana menjadi sangat ramai. Hal ini juga yang mendasari Kartika Catur Pelita menulis esai Pemuatan Ganda, Salah Siapa? Tulisan dia pun dimuat di Koran Merapi (16/8), lalu dibagikan ke dinding sastra minggu.

            Catur membeberkan kronologis kasus pemuatan (cerpen) ganda secara mendetail. Mulai dari tersangka, data waktu, media cetak apa, dan bagaimana respons para tersangka. Dia pun secara sadar mengakui dirinya sempat terlibat dalam perkara serupa meski dengan kejadian yang berbeda. Dalam tulisannya, dia juga mempersolankan sikap etis pengarang, ihwal profesionalitas, maupun kritik tikung karya, dll.

            Mencermati pertanyaan salah siapa yang ditulis Catur, yang jelas dia sendiri dilema dan masih terus berharap ada tindak penyelesaiannya. “Plagiat dan pemuatan ganda telah mencoreng karir kepenulisan, memakan hak pemuatan penulis lain, menciderai kredibilitas media bersangkutan, juga memasung pembaca ketika harus membaca cerpen itu lagi-itu lagi”, ungkap Catur.

            Sama halnya keresahan Catur, media massa hari ini (majalah, koran, dsb) harus tersadar untuk menjaga integrasi dengan sastrawan Indonesia. Bagaimanapun caranya. Selain itu, peran lembaga kesenian dan kebudayaan negara patut mewadahi para sastrawan kita agar terhindar dari kasus serupa ataupun peliknya kehidupan bagi sastrawan (dalam arti penghargaan atas karyanya). Begitupun berkoordinasi dengan media massa agar menjaga kualitas sastra Indonesia.

            Dengan cara inilah sumbu kesusastraan Indonesia akan terus terjaga, tanpa saling gesek dan saling menjelek-jelekkan seperti pengarang sekaligus kritik sastra di luar sana. Sebut saja Dryden yang mengkritik penyair muda, John Shadwell yang gemilang masa depannya. Akhirnya, Shadwell harus patah semangat akibat puisi-kritik pedas dari Dryden hingga masyarakat menganggap karya Shadwell sangat buruk dan jelek (Budi Darma dalam Sastra: Merupakan Dunia Jungkir Balik, 1969). Lantas bagaimana dengan sastrawan Indonesia? Tidak tertutup kemungkinan hal serupa bisa terjadi di Indonesia. Waspadalah!